Menjelang Pemilu Serentak, Pj Bupati Batang Ungkap Belum Ada Pelanggaran Netralitas ASN di Wilayahnya

SEMARANG (Pojokjateng.com) – Menjelang Pemilu Serentak 2024, hingga tiga pekan sebelumnya, belum ada pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Batang yang terbukti melanggar aturan netralitas. Mereka tidak menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislator.

Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, memastikan bahwa para ASN di lingkungan Pemda tetap mempertahankan netralitasnya selama proses pesta demokrasi. Beliau selalu mengingatkan ASN di bawahnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Sampai saat ini belum ada ASN yang terbukti melanggar aturan. Kami berupaya agar hal ini tetap tidak terjadi, dan belum dapat dipastikan sanksinya,” ujar Lani Dwi Rejeki pada acara penandatanganan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Hotel Dewi Ratih Kabupaten Batang pada Rabu (24/1/2024).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang, Mahbrur, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perilaku ASN, terutama jika mereka menunjukkan tindakan yang menunjukkan dukungan atau keberpihakan, seperti mengenakan atribut partai atau merespons konten di media sosial.

“Jika ada pelanggaran, akan melalui proses kajian dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kemudian diteruskan ke Penjabat Bupati. Sanksinya bervariasi mulai dari teguran hingga pemberhentian,” tambahnya.

Meskipun menyadari adanya potensi pelanggaran, Mahbrur menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegahnya. Ia menyatakan bahwa potensi terdekat adalah kemungkinan pemilih ganda pada saat pencoblosan, namun pihaknya telah menyiapkan Pengawas TPS untuk bekerja maksimal dalam mencegah pelanggaran tersebut.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *