“Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga, butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana, saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, potensi risiko pada penyelenggaraan Pilkada sangat beragam, mulai dari persaingan antar partai politik pendukung yang sangat ketat, hoaks, ujaran kebencian, politik uang, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Saya rasa Pilkada lebih rentan dibandingkan Pilpres,” tambah Nana.

Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok pendukung. Selain itu, Nana menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait guna menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.

“Posko Pilkada sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat,” jelasnya.

Untuk mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, Pemprov Jateng telah menyiapkan Satlinmas. Setelah Pemilu 2024 pada Februari lalu, sudah ada 97.291 anggota Satlinmas yang telah menjalani pelatihan. Jumlah tersebut masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan KPU, mengingat jumlah TPS yang diperkirakan akan digunakan untuk Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.

“Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS,” ujar Pj gubernur.

Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, mengatakan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran, fasilitasi, dan SDM, termasuk dua linmas di tiap TPS, sudah dipersiapkan.

“Kami juga akan terus berkoordinasi, agar sebulan sebelum pemungutan suara itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS,” kata dia.