JAKARTA (Pojokjateng.com) – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan respons yang mendalam terhadap dinamika politik belakangan ini. Dalam mengamati perkembangan tersebut, Megawati dengan tajam menyampaikan keprihatinan atas potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

“Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini, terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi,” kata Megawati dalam pidatonya yang dikutip dari channel YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

Dalam pidatonya yang dikutip dari saluran YouTube PDI Perjuangan pada Minggu, 12 November 2023, Megawati menekankan urgensi untuk mencegah terulangnya kecurangan pemilu yang telah terlihat muncul dalam periode terakhir. Pesannya mengisyaratkan kebutuhan akan kehati-hatian dan kewaspadaan agar integritas pemilu tetap terjaga.

“(Pemilihan umum) harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,” tegas Megawati.

Baca juga: Airlangga Hartarto Jelaskan Mengapa Gibran Tak Hadir di Perayaan HUT Golkar

Megawati juga memberikan arahan kepada para kader dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak merasa takut bersuara dan menyampaikan pendapat ketika menemui potensi kecurangan. Baginya, pemilu harus menjadi panggung yang menampilkan pesta demokrasi yang sejati, di mana prosesnya dilaksanakan secara transparan, jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia.

Dalam penegasannya, Megawati menyuarakan keinginan agar pemilu tidak hanya menjadi seremoni formal, melainkan benar-benar mencerminkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Hak suara rakyat harus dihormati dan dilindungi, tanpa adanya intimidasi atau rekayasa tertentu yang dapat merugikan proses demokrasi.

Megawati menyoroti juga keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan penuh perhatian. Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya sebagai aspek hukum semata, tetapi juga sebagai pencahayaan dalam kegelapan yang mungkin tengah melingkupi demokrasi. Megawati melihatnya sebagai bukti kuat bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan logika sehat dalam politik tetap kokoh, bahkan di tengah-tengah upaya manipulasi hukum konstitusi.

Baca juga: Senin, KPU Gelar Penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024

“Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin mengapa hal tersebut sampai terjadi,” ujar Megawati.

Sebelumnya, MKMK telah menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik kategori berat. Meskipun demikian, keputusan MKMK tersebut tidak secara otomatis menghilangkan dampak dari putusan kontroversial yang sebelumnya dihasilkan oleh Anwar. Kontroversi muncul karena putusan tersebut dinilai memberikan keuntungan langsung kepada keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keseluruhan situasi ini menciptakan latar belakang yang lebih kompleks, membutuhkan pemahaman mendalam untuk menjelaskan dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang di Indonesia.