Ketua KPK Firli Bahuri Ungkap Perasaan Asing Saat Pemeriksaan di Markas Besar Polri
Ketua KPK, Firli Bahuri

Kasus Pemerasan Firli Bahuri dan SYL: Polisi Sita Barang Bukti Dompet, Kunci Mobil & Dokumen LHKPN

JAKARTA (Pojokjateng.com) – Pada perkembangan terbaru, terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), terdapat serangkaian peristiwa yang menarik perhatian. Polisi telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang dan dokumen milik Firli Bahuri dalam rangka penyelidikan terhadap dugaan pemerasan tersebut.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11/2023), Firli Bahuri telah diperiksa selama kurang lebih 4 jam oleh penyidik. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Firli dalam konteks kasus tersebut.

Penyitaan terhadap sejumlah barang dan dokumen milik Firli Bahuri juga melibatkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kunci mobil, dan dompet. Proses penyitaan ini dilakukan setelah mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa tujuan dari penyitaan dokumen LHKPN tersebut adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait kasus yang sedang diusut.

“Hari ini juga penyidik melakukan penyitaan atas dokumen atau surat LHKPN atas nama FB selaku ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021, hingga 2022,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak usai pemeriksaan Firli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

“Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi untuk dokumen yang dimaksud telah diserahkan oleh FB selaku ketua KPK RI kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan,” lanjutnya.

Baca juga: Tanggapan Kejaksaan Agung Terhadap Penangkapan 2 Jaksa di Bondowoso oleh KPK

Arief Adiharsa menambahkan bahwa dokumen LHKPN Firli Bahuri yang disita akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Proses ini diarahkan untuk mendukung upaya penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi fokus pemeriksaan. Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan khusus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memenuhi permintaan pihak penyidik berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan, bentuknya adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Firli Bahuri, tahun 2019 sampai dengan 2022,” kata Firli dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (17/11).

“Upaya penggeledahan yang kita lakukan beberapa waktu lalu, termasuk penyitaan beberapa surat maupun dokumen, itu ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh tim penyidik gabungan,” jelasnya.

Firli Bahuri, dalam tanggapannya terkait penyitaan LHKPN tersebut, menyatakan bahwa Biro Hukum KPK telah memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan dokumen LHKPN-nya. Dokumen ini mencakup periode tahun 2019 hingga 2022. Firli berharap agar terdapat kepastian hukum segera terkait kasus dugaan pemerasan ini dan menekankan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan.

“Saya dalam status sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” ujarnya.

Selain penyitaan dokumen, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, yang disewa oleh Firli sebagai tempat rehatnya. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang disita, termasuk kunci mobil keyless dan dompet warna hitam. Firli menjelaskan bahwa rumah tersebut juga telah menjadi objek penggeledahan pada tanggal 28 Oktober sebelumnya.

Baca juga: Tingkatkan Pembinaan Organisasi, Sejumlah Pejabat Baru Kodam IV/Diponegoro Dilantik

Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Firli di daerah Bekasi. Meskipun Firli menyatakan bahwa tidak ada barang yang disita dari penggeledahan tersebut, dia mengimbau agar masalah dugaan pemerasan ini segera dituntaskan. Firli menegaskan bahwa, pada saat penggeledahan di rumahnya, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020 hingga 2023.

Firli Bahuri juga mengklaim bahwa tidak pernah ada kegiatan pemerasan terhadap SYL dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik gratifikasi atau suap terkait permasalahan tersebut. Firli menyampaikan harapannya agar proses hukum terkait dugaan pemerasan ini dapat segera diselesaikan, memastikan keadilan, dan memberikan kepastian hukum yang diinginkan.

“Saya dalam status sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” ujarnya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *