JAKARTA (Pojokjateng.com) – Presiden Joko Widodo melaksanakan upacara groundbreaking atau penempatan batu pertama untuk memulai pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di wilayah IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu, 17 Januari 2024, Presiden menyampaikan bahwa OIKN tidak hanya melibatkan pembangunan gedung utama, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung lainnya.

“Hari ini kita kembali melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas 600 orang pada tahap pertama,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa kawasan kantor OIKN akan dibangun di atas lahan seluas 28 ribu meter persegi, dengan biaya konstruksi mencapai Rp509 miliar. Kawasan tersebut direncanakan untuk menjadi tempat kerja bagi pegawai OIKN dan akan dilengkapi dengan layanan terpadu satu pintu.

“Gedung kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp509 miliar rupiah dan gedung ini akan menjadi tempat bekerjanya para pegawai OIKN yang juga ini akan dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa kantor OIKN juga akan memiliki pusat komando (command center) dan urban gallery untuk memberikan layanan secara langsung atau real-time kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo berharap bahwa pembangunan kantor OIKN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan OIKN.

“Saya harap gedung kantor otorita IKN ini dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan otorita IKN makin terorganisasi, terpusat, dan optimal dan karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan IKN mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan,” tambahnya.

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.