Pj Gubenur Jateng Nana Sudjana Dukung KPK, Komitmen Berikan Pelayanan Publik Berkualitas tanpa Korupsi
SEMARANG (Pojokjateng.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mendukung upaya pencegahan korupsi yang terus diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk di dalamnya adalah komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa korupsi.
“Saya mengimbau agar kita semua mencegah dan melawan korupsi, gratifikasi, dan pungli, serta memberikan pelayanan publik yang berintegritas kepada masyarakat. Ingat, tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Nana dalam acara pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/7/2024).
Menurut Nana, hal ini dilakukan sebagai upaya optimal pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, yang merupakan tugas utama pemerintah. Nana menyatakan bahwa korupsi menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan di Indonesia. Jika tidak ditangani, korupsi bisa mengancam kehancuran negara dan merugikan keuangan negara.
“Memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama, dari tingkat pusat hingga daerah. Jangan sampai ada kesempatan bagi orang untuk melakukan korupsi,” tegas Nana.
Untuk mendukung program KPK, pada 2023 Pemprov Jawa Tengah telah membentuk 30 desa antikorupsi. Tahun 2024, program serupa akan direplikasi di 372 desa pada 29 kabupaten dan kota.
“Saya berharap kegiatan ini juga dilakukan di kabupaten dan kota lainnya, atau minimal bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Kota Surakarta kini sudah menuju kota antikorupsi dengan pembinaan dari KPK. Kita harapkan semakin banyak kota dan kabupaten yang menjadi kota antikorupsi,” ujarnya.
Selain itu, OPD di Jawa Tengah juga telah melakukan deklarasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi bagian dari akselerasi mencapai sasaran reformasi birokrasi.
Nana menjelaskan bahwa para pimpinan OPD bersama pasangan mereka juga telah mengikuti Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas. Ia sendiri telah mengikuti kegiatan serupa yang digelar KPK saat di Jakarta.
“Saya sangat berterima kasih atas kegiatan KPK ini. Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Ini harus dilaksanakan karena melibatkan masyarakat,” tambahnya.
Nana menambahkan bahwa sebagian besar wilayah di Jawa Tengah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari total kabupaten/kota di Jawa Tengah, 33 pemda telah memiliki MPP, dengan lebih dari 95 persen pemda di Jawa Tengah telah memiliki MPP. Pelayanannya juga dilakukan secara digital untuk memaksimalkan pemanfaatannya tanpa pungli.
Nana menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden RI Joko Widodo, sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), indeks SPBE Jawa Tengah mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya memberantas korupsi, terutama dalam pelayanan publik, agar tidak terjadi penyelewengan atau tindakan koruptif.
“Kami berupaya meningkatkan layanan publik dan menutup peluang terjadinya pungli,” katanya.
Alexander Marwata berharap para pemimpin daerah bisa menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi karena mereka adalah contoh bagi jajaran dan masyarakatnya. Mengingat peran mereka yang penting, para pemimpin harus bisa melakukan hal tersebut.
“Saya pikir yang paling utama dalam pemberantasan korupsi adalah keteladanan pimpinan. Sistem yang baik saja tidak cukup jika kita tidak punya pimpinan yang baik. Sistem yang baik bisa jebol jika pelaku korupsi bersekongkol. Tapi jika kita punya pemimpin yang baik, meskipun ada peluang untuk korupsi, dia tidak akan memanfaatkannya. Maka penting sekali kita memilih pemimpin yang baik,” ujarnya.
Berkaitan dengan Pilkada Serentak November 2024, KPK mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan berintegritas. Sehingga, jika ada calon kepala daerah yang menawarkan uang atau membeli suara, masyarakat diharapkan menolaknya.
“Kita pilih pemimpin yang baik dan berintegritas. Jika ada calon kepala daerah yang menawarkan uang untuk membeli suara, tolaklah. Karena jika masyarakat menerima uang dari calon tersebut, secara tidak langsung masyarakat mendorong mereka untuk korupsi saat menjabat,” jelasnya.