Transparansi dan Integritas! Semarang Cetak Rekor WTP Kesembilan, Agustina Janji Tingkatkan Pelayanan Publik

SEMARANG (Pojokjateng.com) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini diterima langsung oleh Agustina, Wali Kota Semarang dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6).

“Opini WTP ini adalah bukti kerja luar biasa dari seluruh komponen pemerintah. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan hasil kerja seluruh unsur pemerintahan. Ini akan membawa semangat lebih untuk melayani agar Semarang semakin hebat,” ujar Agustina.

Baca Juga:  Mengusung Tema Dia Bangkit & Hidup, Hotel Ciputra Semarang Rayakan Hari Paskah

Dirinya menyambut baik capaian ini sebagai dasar untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.

Agustina juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. Termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk tata kelola keuangan seluruh jajaran OPD Pemkot Semarang.

Baca Juga:  Masyarakat Dihimbau Waspada Fenomena Supermoon dan Rob Jelang Idul Fitri

Sementara, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sejumlah catatan yang tetap perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan database wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, belanja pegawai, belanja BBM, serta penatausahaan aset. Ahmad Luthfi menekankan bahwa hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima.

Menyambut baik capaian ini, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. “Sinergitas antara Pemerintah dengan komponen masyarakat, khususnya legislatif penting untuk dijaga sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” tegas Kadarlusman.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *