JAKARTA (Pojokjateng.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam mengembangkan kesadaran HAM di kabupaten/kota.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75, yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta, pada malam Minggu (10/12/2023).

Tahun ini, penghargaan tersebut dianggap lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak kabupaten/kota yang mendapatkan predikat peduli terhadap HAM. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 34 di antaranya telah menunjukkan kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana, seusai menerima penghargaan.

Banyaknya kabupaten/kota yang telah menunjukkan kepedulian terhadap HAM menjadi salah satu indikator prestasi Provinsi Jawa Tengah dalam meraih penghargaan ini. Penilaian penghargaan juga mempertimbangkan pemenuhan aspek hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada kesempatan tersebut, Nana memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah yang juga mendapatkan penghargaan.

Nana menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi dengan berkolaborasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat, khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyatakan bahwa melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah tugas setiap individu. Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk hadir dan serius dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” terang Yasonna.