Pemkab Klaten Juara I Nasional Pemanfaatan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
KLATEN (Pojokjateng.com) – Pemerintah Kabupaten Klaten telah meraih penghargaan nasional tertinggi atas pemanfaatan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di tingkat pemerintah daerah pada tahun 2023, yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo RI). Penghargaan prestisius ini secara pribadi diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Bapak Jajang Prihono, dalam Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik Nasional yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.
Srikandi merupakan sebuah perangkat lunak aplikasi arsip yang memiliki peran penting dalam efisiensi manajemen rekaman elektronik dan administrasi pemerintah. Aplikasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi ini bertujuan utama untuk merancang penanganan yang lebih mudah dan efisien terkait dengan segala aspek persyaratan dan masalah arsip dalam konteks administrasi pemerintahan.
Aplikasi Srikandi dirancang untuk menghadirkan solusi yang memungkinkan administrasi pemerintahan berjalan lebih lancar dan efektif dalam era digital. Aplikasi ini berperan sebagai alat yang memungkinkan pengelolaan dokumen dan rekaman pemerintah berjalan lebih efisien, mengurangi birokrasi, dan menyediakan akses yang lebih cepat serta akurat ke data-data yang diperlukan oleh entitas pemerintah. Dengan demikian, Srikandi dapat memberikan dampak positif dalam memajukan pemerintahan berbasis elektronik dan modernisasi proses administrasi pemerintah.
Baca Juga: Optimis Tembus Target, Bapenda Kota Semarang Genjot PAD Hingga Akhir Tahun 2023
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dengan sukacita besar, menggunakan platform Instagram pribadinya, @yani_sunarno_snm, untuk menyampaikan perasaannya. Beliau menyatakan rasa syukur yang mendalam atas prestasi yang telah diraih. Dalam ungkapannya, Pemerintah Kabupaten Klaten kembali dianugerahi pengakuan nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai institusi terbaik dalam pemanfaatan Srikandi di tingkat pemerintah daerah untuk tahun 2023. Beliau menekankan kebanggaan ini melalui media sosial sebagai bentuk apresiasi dan kegembiraan atas pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Klaten sekali lagi menerima pengakuan nasional dari Kemenkominfo sebagai lembaga terbaik dalam pemanfaatan Srikandi di tingkat pemerintah daerah untuk tahun 2023.” ujar Sri Mulyani
Baca Juga: Bersama Media dan LSM, RSUD dr H. Soewondo Harap Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Beliau menekankan bahwa tanpa dukungan dan kontribusi yang bersemangat dari semua elemen terkait, pencapaian pengahrgaan nasional ini tidak akan terwujud.
“Penghargaan ini saya dedikasikan kembali untuk seluruh warga Klaten bersinar, menjadi spirit bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan klaten tercinta,” tulis Sri Mulyani.
Dalam sambutan yang disampaikan, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia yang mewakili Menteri, menyoroti pentingnya Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik Nasional. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mendorong transformasi digital yang bersifat kolaboratif di berbagai sektor. Transformasi ini telah menghasilkan beragam dampak positif dalam penyediaan layanan pemerintah, meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mempromosikan Pemerintahan Elektronik, semua didasari oleh prinsip kerjasama dan sinergi.
Nezar dengan tegas menggarisbawahi bahwa percepatan dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah suatu keharusan. Hal ini perlu disertai dengan pencapaian hasil yang nyata, tujuan akhir yang dapat diukur, serta dampak konkret yang dapat dirasakan pada akhir masa jabatan pemerintahan saat ini. Tujuannya adalah agar implementasi ini bisa menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan kelangsungan administrasi di masa pemerintahan berikutnya.
“Implementasi SPBE harus diakselerasi dan harus memiliki output, outcome, dan impact konkret sampai akhir masa pemerintahan ini supaya bisa menjadi pondasi kuat untuk keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya,” pungkas Nezar.
