SEMARANG (Pojokjateng.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng telah meraih pengakuan atas kualitas pelayanan publik yang tinggi dari Ombudsman RI pada tahun 2023. Semuanya telah menunjukkan kepatuhan 100% dan masuk ke dalam zona hijau.

Dalam pembukaan workshop “Penilaian Kepatuhan 2024” di Hotel Grand Candi, Semarang pada Rabu (22/5/2024), Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan hal tersebut. Meskipun begitu, ia menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen dan sudah masuk zona hijau. Bahkan, untuk 2023 sudah hijau semua,” bebernya.

Sumarno menjelaskan bahwa pada tahun 2023, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng telah mencapai tingkat kepatuhan 100% dan masuk ke dalam zona hijau. Menurutnya, kecepatan, kemudahan, dan kualitas dalam memberikan pelayanan publik oleh para pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus tetap diprioritaskan.

Ia menambahkan bahwa para pegawai harus memiliki kapasitas yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan mempengaruhi penilaian dari masyarakat.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa Provinsi Jateng selalu berhasil meraih zona hijau dalam pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, Jateng harus tidak lagi puas dengan hasil hijau yang diberikan oleh Ombusdman, tetapi harus menuju level selanjutnya. Yaitu, level yang terkait dampak bagi pencapaian kinerja makro pembangunan,” katanya.

Robert menekankan bahwa fokus utama Pemprov Jateng haruslah pencapaian kinerja makro pembangunan. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan melakukan perbaikan di beberapa titik strategis pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, dan lainnya.