Nana Sudjana Bersama AHY Luncurkan Layanan Pertanahan Berbasis Elektronik di Jateng
SEMARANG (Pojokjateng.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenalkan penerapan sertifikat tanah elektronik di 29 Kantor Pertanahan di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
Acara peluncuran dan penyerahan sertifikat tanah elektronik tersebut berlangsung di Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat (12/7/2024). Dengan adanya inisiatif ini, sudah ada 35 kantor pertanahan di Jawa Tengah yang menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik.
Nana Sudjana, sebagai Penjabat Gubernur, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan layanan pertanahan berbasis elektronik ini. Beliau berharap layanan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah dengan lebih efisien.
Menurut Nana, dengan proses pengurusan yang mudah dan cepat, risiko penyimpangan dan pungutan liar dapat diminimalisir. Penggunaan sertifikat elektronik juga dapat mengurangi risiko kehilangan, pemalsuan, dan dampak dari bencana.
“Yang jelas ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini akan mempermudah masyarakat untuk pengurusan sertifikasi tanah,” terang Pj gubernur.
Nana menegaskan bahwa pada era saat ini, Kementerian ATR/BPN harus menerapkan layanan pertanahan berbasis elektronik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanahan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Dia juga menyebutkan bahwa realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (SHAT PTSL) di Jawa Tengah mencapai 775.648 bidang tanah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini sudah mencapai 91.023 bidang tanah yang tersertifikat.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa dengan diluncurkannya layanan elektronik di 29 kantor pertanahan, semua kantor pertanahan di Jawa Tengah kini telah menyediakan layanan berbasis elektronik.
“Kami ingin meyakinkan, bahwa pelayanan pertanahan di Jawa Tengah ini semakin baik,” ucapnya.
AHY menambahkan bahwa dengan sistem elektronik, layanan pertanahan akan lebih cepat, efisien, transparan, akuntabel, serta dapat mencegah praktik-praktik yang tidak baik.
Mengenai potensi serangan cyber, AHY menjelaskan bahwa sistem digital memiliki risiko terhadap peretasan, sehingga perlu peningkatan sistem keamanan digital secara berkelanjutan.
Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan data dengan terus melakukan evaluasi dan update sistem.
