SEMARANG (Pojokjateng.com) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan solusi bagi berbagai persoalan di daerah.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Ballroom Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5).

“PTNBH adalah mitra strategis pemda. Kolaborasi ini harus dibangun atas dasar hubungan yang harmonis antara kampus dan kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati,” ujar Tito.

Ia menekankan, kampus bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga pusat pengembangan inovasi dan teknologi.

Maka dari itu, dukungan dari pemda dalam bentuk hibah sangat memungkinkan, bahkan dianjurkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tidak perlu ragu. Hibah dari APBD untuk kampus bisa dilakukan, karena payung hukumnya jelas. Ada juga undang-undang pendidikan yang mendukung hal tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang telah menggandeng 44 perguruan tinggi dalam berbagai program pembangunan di provinsinya.

Salah satu kerja sama yang disoroti adalah program penanggulangan krisis air tanah bersama Universitas Diponegoro (Undip).

“Saya melihat ini langkah yang cerdas. Sebelum membuat kebijakan, pemda perlu data dan kajian yang kuat. Melibatkan kampus adalah langkah yang sangat tepat,” kata Tito.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng kini tengah fokus pada pengurangan eksploitasi air tanah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Salah satu program unggulannya adalah proyek desalinasi di kawasan pesisir seperti Pekalongan dan Sayung, yang mampu mengubah air payau menjadi air bersih siap minum.

“Ini kami lakukan bersama Undip, dan saat ini sedang dihitung fiskalnya. Harapannya, program ini bisa menjadi role model bagi daerah pesisir lainnya,” tutur Luthfi.

Langkah Pemprov Jateng dinilai sebagai bukti konkret bahwa perguruan tinggi bisa menjadi mitra andal pemerintah daerah, tak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan.

“Kampus dan pemda harus bersatu, karena ujung dari semua ini adalah pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.