SEMARANG (Pojokjateng.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat strategi ketahanan ekonomi daerah di tengah gejolak global dan dinamika geopolitik internasional. Dalam Diskusi Interaktif yang digelar Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) bersama DPRD Jateng dan Bank Jateng, bertema “Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sablengg”, Rabu (16/7), berbagai isu strategis dibahas, termasuk ketimpangan wilayah, penguatan UMKM, dan arah pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD 2025–2030.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng sekaligus Anggota Komisi B, Ferry Wawan Cahyono menegaskan, RPJMD harus menjawab tantangan nyata dan bersifat antisipatif terhadap krisis multidimensi. Menurutnya, ketahanan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, melainkan struktur ekonomi yang kuat, inklusif, dan merata antar wilayah.

“RPJMD adalah fondasi pembangunan lima tahun ke depan. Kita harus menyusunnya berbasis data dan realitas terkini, agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, konflik global, hingga ketimpangan wilayah,” ujarnya.

Pihaknya menilai pondasi ekonomi masih kuat, namun tidak boleh puas. Adanya percepatan pengembangan sektor pertanian, kelautan, industri kreatif, dan UMKM yang berbasis teknologi digital.

Selain itu, perlunya membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan Jawa Tengah, yang selama ini kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih tertinggal dibanding wilayah utara.

“RPJMD harus menjawab ketimpangan spasial. SDM di selatan harus diperkuat, infrastruktur dipercepat, dan investasi diarahkan agar pertumbuhan lebih merata,” lanjut Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng ini.

Bank Jateng, misalnya, menyatakan siap memperluas akses pembiayaan dan literasi keuangan digital bagi UMKM sebagai bagian dari upaya memperluas basis ekonomi rakyat.

Kolaborasi dan Transformasi Tata Kelola

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo, menekankan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Pihaknya membangun kemitraan strategis, termasuk dengan 44 perguruan tinggi melalui program KKN Tematik untuk memastikan program pemerintah sampai ke tingkat desa.

“Kolaborasi dengan kampus, pelaku usaha, dan masyarakat sipil adalah kunci. Kita hidup di masa ‘sableng’—situasi global yang tak menentu. Maka, pendekatan pembangunan harus transformatif,” ujarnya.

Ia menyebut transformasi pembangunan Jateng ke depan diarahkan pada tiga pilar yakni, Jateng Sigap (tata kelola adaptif), Jateng Makmur (penguatan ekonomi unggulan), dan Jateng Nyaman (transformasi social). Target ambisius hingga 2029 mencakup pertumbuhan ekonomi 7–8 persen, penurunan kemiskinan hingga 7,13 persen, dan peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp78,4 juta.

Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jateng, Teddy Agung Tirtayadi, menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dan peran pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi. Menurutnya, UMKM dan ekonomi kreatif harus difasilitasi melalui akses permodalan, teknologi, dan pasar digital.

“Anak muda harus diberi ruang dan dukungan konkret. UMKM digital dan startup berbasis lokal bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan baru di era ini,” kata Teddy.

Menutup diskusi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Akhmad Syakir Kurnia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Ia menyarankan agar hasil survei Indeks Desa, tingkat kemiskinan, dan kualitas SDM menjadi dasar dalam menyusun prioritas program.

“Kita harus keluar dari cara berpikir sektoral. Ketahanan ekonomi membutuhkan peta jalan yang berbasis inklusi, data desa, dan keberpihakan kepada kelompok rentan,” ungkapnya.