SEMARANG (Pojokjateng.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah merombak sejumlah posisi strategis pejabat eselon III. Dalam pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Kantor Kejati Jateng, Kota Semarang, Kamis (8/10), jajaran pejabat baru langsung dituntut bergerak cepat dan tidak larut dalam masa transisi.

Dr. Andhie Fajar Arianto, SH, MH resmi dipercaya sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jawa Tengah. Sementara Edi Winarko, SH, MH menjabat Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Sulasman, SH, MH dilantik dan diambil sumpah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarnegara.

Pelantikan dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Waito Wongateleng, SH, MH. Dalam amanatnya, Waito menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar rotasi struktural, melainkan penyerahan kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Pelantikan bukan sekadar pergantian nama dan jabatan pada sebuah struktur organisasi. Pelantikan adalah penyerahan kepercayaan, penyerahan tanggung jawab, dan yang paling penting adalah penyerahan amanah,” tegas Waito.

Ia meminta para pejabat baru segera beradaptasi, memahami tugas dan fungsi, memetakan persoalan hingga melakukan mitigasi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi organisasi untuk berhenti bekerja hanya karena terjadi pergantian pejabat.

“Segera pelajari, segera pahami, segera petakan permasalahan, segera lakukan mitigasi dan segera bekerja. Organisasi tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pejabat,” ujarnya.

Asintel Dituntut Perkuat Deteksi Dini

Perhatian khusus diberikan kepada Asintel Kejati Jateng Dr. Andhie Fajar Arianto. Waito meminta fungsi intelijen diperkuat, terutama dalam membaca perkembangan situasi dan mendeteksi potensi ancaman sedini mungkin.

Intelijen, kata dia, harus mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas maupun kewibawaan institusi.

Untuk itu, jajaran intelijen diminta membangun jejaring komunikasi dan koordinasi yang kuat. Fungsi intelijen harus mampu menjadi “mata dan telinga” pimpinan dalam menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Aswas Diminta Tak Toleransi Pelanggaran Disiplin

Sementara itu, kepada Aswas Edi Winarko, Waito menekankan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh insan Adhyaksa bekerja sesuai aturan, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin.

Namun, pengawasan juga diminta tidak dilakukan secara berlebihan. Waito menekankan agar fungsi pengawasan dijalankan secara objektif, profesional, proporsional, dan berkeadilan.

“Pengawasan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga marwah dan kehormatan institusi,” katanya.

Menurutnya, pengawasan harus sekaligus mampu mendorong terbentuknya budaya kerja yang sehat di lingkungan Kejaksaan.

Kajari Banjarnegara Diminta Hadir di Tengah Anak Buah

Pesan tegas juga disampaikan kepada Kajari Banjarnegara yang baru, Sulasman. Waito meminta segera dilakukan konsolidasi internal dengan membangun kepemimpinan yang tegas dalam prinsip, terbuka dalam komunikasi, serta mampu menjadi teladan.

Ia mengingatkan seorang pimpinan tidak cukup hanya memberikan perintah kepada bawahannya.

“Jangan hanya menjadi pimpinan yang memberikan perintah. Jadilah pimpinan yang hadir ketika anak buah membutuhkan arahan, hadir ketika organisasi menghadapi persoalan, dan hadir paling depan ketika institusi membutuhkan ketegasan,” tegasnya.

Waito juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan pimpinan dalam menjalankan tanggung jawab kedinasan, termasuk memahami ketentuan ketika meninggalkan wilayah kerja maupun saat melakukan perjalanan dinas.

Soliditas dan Integritas Jadi Penekanan

Di akhir amanatnya, Waito meminta seluruh jajaran Kejati Jawa Tengah dan satuan kerja di wilayah hukumnya memperkuat soliditas.

Menurutnya, soliditas bukan sekadar persoalan kebersamaan, tetapi menjadi fondasi untuk membangun organisasi yang kuat, profesional, dan berintegritas.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral agar marwah institusi senantiasa terjaga,” pungkasnya.

Pelantikan dan sertijab tersebut menjadi momentum bagi Kejati Jawa Tengah untuk memperkuat fungsi intelijen, pengawasan, serta kepemimpinan di tingkat satuan kerja. Para pejabat baru dituntut memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif, responsif, disiplin, dan berintegritas.***