Menko PM Muhaimin Dorong Revolusi Ekonomi Pesantren, Buka Peluang Usaha hingga Lapangan Kerja

JAKARTA – Pondok pesantren kini didorong untuk mengambil peran lebih luas dalam pembangunan nasional. Tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter, pesantren juga dinilai memiliki kekuatan besar untuk tumbuh sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, melahirkan wirausaha baru, sekaligus membantu mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaan.

Potensi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam Simposium Nasional bertema “Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” yang diselenggarakan bersama Universitas Indonesia (UI) dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pesantren memiliki modal sosial dan ekonomi yang sangat besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.

Menurut Muhaimin, keberadaan pesantren yang tersebar di berbagai daerah, didukung jaringan santri, alumni, tenaga pendidik, serta hubungan yang kuat dengan masyarakat, merupakan kekuatan strategis yang perlu dikembangkan secara lebih produktif.

Melalui penguatan ekosistem usaha, pesantren diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan internal lembaganya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

“Kalau pesantren yang ada di desa, dana desa, dan pemerintahan tingkat bawah bisa melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang ditopang ekosistem yang kuat, saya yakin kemajuan masyarakat desa bisa kita wujudkan,” ujar Muhaimin, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (18/11/2026).

Muhaimin memandang pengembangan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Tegas ! Gereja Katolik Menolak Pengakuan Perkawinan Sejenis

Selama ini, pesantren dikenal memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, penguatan nilai keagamaan, dan pembangunan karakter generasi muda. Namun, di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, lembaga pendidikan Islam tersebut juga memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan usaha produktif, kewirausahaan santri, pemberdayaan alumni, hingga penguatan jaringan pemasaran dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal.

Langkah ini sekaligus menempatkan pesantren sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat.

Kemiskinan Desa Masih Menjadi Tantangan

Dorongan menjadikan pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan upaya pemerintah mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau sekitar 8,07 persen dari total penduduk.

Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat mencapai 12,10 juta orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,67 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai sekitar 10,83 juta orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah perdesaan masih membutuhkan penguatan ekonomi yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung.

Baca Juga:  Jokowi Ungkap Kemungkinan Ada Reshuffle Menteri

Dalam konteks ini, pesantren dinilai memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan kehidupan sosial masyarakat desa.

Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional. Program pembangunan dan penggunaan anggaran negara juga perlu diarahkan agar benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Santri dan Alumni Didorong Menjadi Wirausaha

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, menyampaikan bahwa pesantren mempunyai keunggulan berupa jaringan sosial yang luas dan hubungan kelembagaan yang kuat.

“Pesantren kami pandang sebagai simpul pemberdayaan karena skala jejaringnya yang sangat besar,” kata Abdul Haris.

Menurutnya, kekuatan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan santri, alumni, pengelola pesantren, dan masyarakat sekitar.

Pengembangan ekonomi pesantren diarahkan melalui sejumlah langkah, mulai dari peningkatan kompetensi dan keterampilan santri, penguatan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan usaha, hingga pemanfaatan teknologi.

Selain itu, akses terhadap pembiayaan dan perluasan jaringan pasar menjadi faktor penting agar kegiatan usaha yang dikembangkan pesantren mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Penguasaan teknologi juga dinilai relevan dalam membuka peluang usaha yang lebih luas. Pemanfaatan platform digital, pemasaran daring, dan pengelolaan usaha secara profesional dapat menjadi pilihan dalam meningkatkan daya saing produk maupun layanan yang dikembangkan komunitas pesantren.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Berikan Restu Kepada Gibran Rakabuming Raka

Melalui pendekatan tersebut, santri dan alumni diharapkan tidak hanya memiliki bekal pendidikan dan keagamaan, tetapi juga kemampuan menciptakan peluang usaha serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut, Abdul Haris berharap Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren tidak berhenti sebagai forum diskusi dan pertukaran gagasan.

Hasil simposium diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan model pemberdayaan ekonomi yang terukur, memiliki keberlanjutan, dan dapat diterapkan di berbagai daerah.

Model tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik serta potensi ekonomi masing-masing wilayah, sehingga program pemberdayaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga pesantren, dan pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempertemukan potensi sumber daya pesantren dengan dukungan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar.

Melalui langkah tersebut, pesantren berpeluang berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat yang tidak hanya mandiri secara kelembagaan, tetapi juga mampu menggerakkan usaha-usaha produktif di lingkungan sekitarnya.

Penguatan ekonomi pesantren pada akhirnya diharapkan menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, pusat pengabdian sosial, dan penggerak kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *