SEMARANG (Pojokjateng.com) – Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan 43.569 izin di berbagai sektor, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 28.511 izin. Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah, tugas tersebut dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses perizinan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik.

Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng). Nana juga mengajak OPD untuk terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan. Jika terdapat masalah hukum, diharapkan agar segera dilaporkan dan diselesaikan dengan baik.

“Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab,” ujar Pj Gubernur.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menyebutkan dari 43.569 perizinan yang diterbitkan selama 2023, sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) menjadi yang paling banyak dengan 28.578 perizinan. Sektor kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, sementara ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Mayoritas perizinan masuk melalui sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.