Indeks SPBE di Blora Alami Peningkatan

SEMARANG(Pojokjateng.com) – Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blora meningkat signifikan dari 416 kabupaten se-Indonesia. Yakni dari 2,06 pada 2022 meningkat menjadi 3,27 pada 2023.

Bupati Blora, Arief Rohman, berharap dengan capaian tersebut dapat menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora, Agar di masa mendatang dapat terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital.

“Ayo sesarengan mbangun sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik” tegas bupati, usai penyerahan penghargaan Digital Government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Baca Juga:  Berbagi Pengalaman, Founding Director Josant And Friend's Law Firm, Dr. Joko Susanto Kunjungi SMA Negeri 1 Sinunukan

Dalam acara tersebut, diumumkan bahwa ada 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 di seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, terpilih 22 kabupaten, termasuk Kabupaten Blora.

Oleh karena itu, pihaknya selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mudah, cepat, terjangkau, dan terintegrasi. Ini sejalan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo, yang menekankan bahwa SPBE harus mempermudah, bukan mempersulit masyarakat.

Baca Juga:  Semarak Hari Kartini, Berbagi Cerita Kartini Masa Kini di Hotel Ciputra Semarang

“Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut presiden, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

“Satu data untuk semua. Jangan bilang data ini milik lembaga ini, data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi-aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi,” lanjutnya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *