Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tertinggi, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Digital Government Award

SEMARANG (Pojokjateng.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diberikan penghargaan Digital Government Award oleh Presiden RI Joko Widodo karena menjadi provinsi dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (27/5/2024).

“Ini suatu kebanggaan bagi kami, bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah, tadi langsung diberikan Presiden,” kata Nana, seusai menerima penghargaan.

Baca Juga:  KAI Daop 1 Jakarta Perkenalkan Rangkaian Kereta Stainless Steel New Generation untuk Kenyamanan Nataru

Nana Sudjana, selaku Penjabat Gubernur, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan.

Bahkan, indeks tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26. Nana juga menyampaikan bahwa penerapan sejumlah sistem elektronik seperti LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Pemprov Jateng Himbau ke Jajaran Pemerintah untuk Tak Bersikap Antikritik

“Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik,” bebernya.

Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan untuk mempersulit dan memperlambat. Kepuasan masyarakat, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, serta kemudahan dalam urusan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan birokrasi.

Jokowi juga menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi, data, dan layanan antara semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Menurutnya, kesederhanaan dalam pelayanan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *