Harganas ke-31 di Banyumas, Pemprov Jateng “Kick Off” Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
SEMARANG (Pojokjateng.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen kuat untuk mengatasi masalah stunting guna mencapai generasi emas pada tahun 2045. Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran intervensi serentak pencegahan stunting 2024 di GOR Satria Purwokerto pada Rabu (12/6/2024).
Pelaksana Harian (Plh) Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Sumarno, memimpin acara tersebut dengan memukul kentongan sebagai tanda dimulainya intervensi. Acara ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat provinsi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari 14 kabupaten/kota di eks keresidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas.
Sumarno menegaskan bahwa keluarga adalah tempat pertama dalam membentuk sumber daya manusia.
“Kita kalau ingin menuju Indonesia Emas 2045, kuncinya berkaitan langsung dengan (kualitas) SDM,” tuturnya.
Sumarno juga menekankan bahwa Hari Keluarga Nasional ke-31 harus menjadi pengingat bagi semua pemangku kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pembangunan keluarga berkualitas, seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran.
Terkait masalah stunting, Sumarno mengajak semua pihak untuk mempercepat penanganan. Pemprov Jateng telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 440/0002416 pada 19 Maret 2024 yang mengamanatkan percepatan penurunan stunting. Salah satu implementasi nyata dari edaran ini adalah intervensi serentak pencegahan stunting, yang memungkinkan pengumpulan data anak dengan masalah tinggi badan dan gizi lebih cepat untuk segera ditangani.
“Hasil evaluasi yang dilakukan, posyandu, PKK masih mengalami keterlambatan input data. Padahal, data penting untuk pengambilan kebijakan dasar. Dengan kick off ini kita melaksanakan intervensi dengan data, supaya hasilnya bisa segera diketahui,” ujarnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jateng, Yuni Rahayuningtyas, menjelaskan bahwa intervensi serentak ini melibatkan kader posyandu dan PKK. Sasaran program ini adalah anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan calon pengantin. Mereka akan diukur massa tubuh, tinggi, risiko anemia, dan kualitas pemberian gizi untuk mendapatkan data yang valid.
Intervensi ini dilakukan di 49.967 Posyandu di Jateng dan melibatkan berbagai pihak termasuk lurah/kades, Babinsa, dan Bhabinkamtimas. Jika ditemukan masalah gizi, akan dirujuk ke tenaga kesehatan untuk verifikasi dan intervensi sesuai masalah yang dihadapi, baik berupa edukasi, Pemberian Makanan Tambahan, atau tindakan lain sesuai rekomendasi dokter.
Yuni menambahkan bahwa intervensi ini akan dipantau terus-menerus, bukan hanya pada bulan Juni tetapi juga bulan-bulan berikutnya. Hal ini untuk memastikan data yang diperoleh selalu terbaru dan berkualitas.
“Kalau tiap bulan bisa dipantau pertumbuhan anak, jadi bukan hanya Juni. Bulan Juni hanya momentum menggerakkan masyarakat, sehingga seluruh anak, ibu hamil, dan catin harus datang ke Posyandu,” pungkas Yuni.
Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Indah Sumarno, mengakui bahwa PKK memiliki tugas berat dengan program ini. Kader PKK harus mendata dan mengukur calon sasaran, baik remaja, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, maupun calon pengantin. Ketika menemukan potensi stunting, mereka harus segera melakukan intervensi pencegahan.
Menurut Indah, kader PKK harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membuka layanan posyandu sebaik-baiknya, memberikan layanan kepada masyarakat, serta mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, program intervensi pencegahan stunting diharapkan dapat tercapai.