SEMARANG (Pojokjateng.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan berbagai tindakan dan strategi untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi di wilayahnya. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana, menegaskan komitmennya dalam mencegah korupsi. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK, pelaporan LHKPN, dan LHKASN. Ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada Senin (24/10/2023).

“Pemprov Jateng telah mengeluarkan berbagai kebijakan, implementasinya antara lain program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, pelaporan LHKPN, dan LHKASN,” kata Nana, pada Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (24/10/2023).

Baca Juga: Pedagang Pasar Losari Terima Bantuan Rp2 Juta per Orang dari BAZNAS Kabupaten Brebes

Nana juga mencatat bahwa upaya lainnya adalah dengan meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai aplikasi seperti e-planning, e-budgetting, e-shb (standar harga barang), dan e-controlling. Pendekatan digital ini dianggap dapat menciptakan transparansi dan mempermudah pengawasan. Selain itu, Nana menyebut bahwa beberapa program yang sudah berjalan pada masa pemerintahan sebelumnya akan tetap diteruskan, termasuk peningkatan pengawasan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Di sisi lain, Direktur Korsup Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, mencatat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai skor Monitoring Center For Prevention (MCP) sebesar 95, melebihi target KPK yang sebelumnya hanya 90. Skor tersebut adalah hasil pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan korupsi. Bachtiar mengakui bahwa komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Jawa Tengah telah berjalan baik, sehingga provinsi tersebut saat ini dalam kondisi aman.

“Selama ini kami berkomunikasi dengan jajaran Jawa Tengah sangat cukup baik sekali, sangat bagus, sehingga bismillah sampai hari ini Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi aman,” kata Bachtiar.

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan ASN, Pj Gubernur Siap Lanjutkan Komitmen Berantas Korupsi 

Namun, Bachtiar juga mengingatkan bahwa KPK juga melakukan survei penilaian integritas (SPI) untuk memastikan apakah nilai MCP Jateng yang tinggi tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh implementasi di lapangan, melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, serta para ahli. Proses SPI ini harus sejalan dan sesuai dengan nilai MCP yang telah dicapai.

“Ini harus paralel. Harus sejajar dengan nilai MCP tadi, jangan terlalu njomplang,” ujar Bachtiar.