Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo,
Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo,

PP Pemuda Muhammadiyah Soroti Keterlibatan BIN dalam Dukungan Pilpres 2024

JAKARTA (Pojokjateng.com) – Pemuda Muhammadiyah Jakarta menyoroti dokumen yang diduga menjadi bukti keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mendukung Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dokumen yang mencuat ini mengambil bentuk pakta integritas dengan nama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Dalam analisisnya terhadap dokumen tersebut, Pemuda Muhammadiyah menemukan satu poin yang mencatat kesiapan Yan Piet untuk memastikan kemenangan Ganjar dalam Pilpres. Tak hanya itu, ditemukan juga tanda tangan yang diduga merupakan perwakilan dari seorang pejabat BIN setempat.

“Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu,” kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11).

Baca juga: Hasyim Asy’ari: KPU Putuskan Calon Presiden Senin Ini, Tunggu Pengumuman Resmi 

Najih menekankan bahwa jika benar adanya campur tangan BIN dalam proses pemilu, ini berpotensi merusak demokrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Beliau juga menyoroti bahwa fungsi pokok BIN seharusnya berada di luar konteks ini, dan seharusnya lebih berfokus pada perlindungan keamanan nasional secara menyeluruh.

“Sebagai anak bangsa, saya mendorong Presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negara yang terindikasi ikut dalam mempengaruhi jalannya Pemilu,” ujar Najih.

Najih menambahkan bahwa sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, Presiden memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada seluruh instansi pemerintah, sehingga mereka tidak terlibat dalam politik dukung-mendukung. Menurut Najih, kewenangan presiden dapat dijadikan dasar untuk mengontrol perilaku lembaga negara.

Baca juga: Kontestasi Pilpres 2024, Pasangan Anies-Muhaimin Mendapat Nomor Urut 1, Prabowo-Gibran Nomor 2, dan Ganjar-Mahfud Nomor 3 

“Bukan hanya BIN, kami juga berharap lembaga negara yang lain bisa menahan diri dari tindakan dukung mendukung. Para pejabat lembaga negara harus tampil sebagai tauladan (eksemplar) bagi praktik demokrasi yang adil, jujur dan bersih,” tegas Najih.

Sebelumnya, dokumen pakta integritas ini telah tersebar luas di media sosial, termasuk unggahan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, melalui akun media sosialnya. Benny mencoba memverifikasi keaslian dokumen tersebut dan menanyakan apakah orang yang terlibat dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu yang tercantum dalam dokumen tersebut. Seiring dengan peredaran dokumen ini, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso juga terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Meskipun Yan Piet enggan memberikan komentar terkait dokumen yang juga ia tandatangani bersama pejabat BIN Papua Barat.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *