Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perkuat Komitmen Perlindungan Nelayan Kecil
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah & IOJI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perkuat Komitmen Perlindungan Nelayan Kecil

SEMARANG (Pojokjaten.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tegas dan tekad kuat mengukuhkan komitmen mereka untuk terus memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta perlindungan yang diberikan kepada nelayan kecil yang beroperasi di kawasan tersebut. Komitmen ini disampaikan dengan penuh keyakinan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, yaitu Nana Sudjana, dalam acara pertemuan yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, ketika bertemu dengan perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Nana Sudjana dengan tegas memperkuat tekad pemerintah daerahnya untuk terus menjadikan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil sebagai prioritas utama. Keputusan ini diberikan dalam suasana penuh semangat, di mana IOJI turut hadir sebagai saksi atas komitmen ini.

“Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitas meningkat. Strateginya seperti apa sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan nelayan kita,” ujar Nana.

Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) terus berupaya secara berkelanjutan dalam upaya pemetaan dan identifikasi masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para nelayan kecil, mencakup segala aspek yang memengaruhi kesejahteraan dan perlindungan mereka.

Baca Juga: Setelah Lima Tahun Menunggu, Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan Dimulai

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah bersama IOJI secara aktif dan sinergis berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mungkin menjadi ancaman bagi nelayan kecil. Tindakan preventif tersebut dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil dari eksploitasi dan bahaya yang terkait dengan TPPO. Upaya ini adalah manifestasi nyata dari peran IOJI dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat perlindungan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil di wilayah tersebut.

Kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Jawa Tengah dan IOJI bukanlah suatu hal yang baru. Sebaliknya, hubungan ini telah terjalin cukup lama, menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di provinsi tersebut. Bukti konkret dari kerja sama ini adalah penandatanganan nota kesepahaman pada bulan Mei 2023, yang ditujukan untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, serta nelayan buruh di Jawa Tengah.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah langkah penting dalam membuktikan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IOJI dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan perlindungan yang kuat dan memberdayakan nelayan kecil, sehingga mereka dapat menjalani profesi mereka dengan aman dan sejahtera. Hal ini mencerminkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan visi kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan kecil di Jawa Tengah.

CEO IOJI, Achmad Santosa, mengapresiasi perhatian tinggi Pj Gubernur Jawa Tengah terhadap nelayan kecil, yang sesuai dengan fokus IOJI untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Kerjasama IOJI dengan Pemprov Jateng telah berlangsung aktif dan intensif, dengan IOJI berperan aktif dalam mendukung kebijakan Pemprov Jateng.

“Ini nyambung, karena memang kami sedang mengerjakan soal Pergub perlindungan nelayan kecil, karena Perda sudah ada,” kata dia.

IOJI juga telah melakukan riset intensif di Jateng untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk sosialisasi dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Mereka juga sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil untuk memahami masalah yang mereka hadapi, sehingga langkah-langkah pencegahan dan regulasi dapat disusun.

Baca Juga: Kemarau Panjang, Mbak Ita Minta PDAM Jaga Pelayanan dan Komitmen

“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat bekerja sama dengan OPD. Kami berharap bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” ujar Achmad.

Terakhir, terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng telah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil tindakan, termasuk memetakan masalah dan merumuskan peraturan daerah yang diperlukan.

“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya, bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” ujar Achmad.

“Kami membantu sebagai ahli saja,” tambahnya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *