JAKARTA (Pojokjateng.com) – Dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, yakni 2021-2022, tingkat stunting di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 28,1% menjadi 22,7%. Penurunan sebesar 5,4% ini melebihi tingkat nasional yang hanya mencapai 2,8%. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistyowati.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal sebesar Rp13 miliar dari pemerintah pusat sebagai pengakuan atas upaya berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas rata-rata nasional. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa Kabupaten Wonosobo juga diakui sebagai contoh praktik terbaik.

“Hari ini kami menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh beliau Bapak Wakil Presiden, atas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan stunting dan menanggulangi kemiskinan. Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo dinilai berhasil dan mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13 milyar,” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jumat, (6/10).

Baca Juga: Pemerintah Jawa Tengah Aktifkan Layanan SAPA 129 untuk Perlindungan Perempuan dan Anak 

Afif Nurhidayat mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk terus berupaya menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Selain Wonosobo, Kabupaten Pemalang dan Kudus juga menerima dana fiskal sebesar Rp6,6 miliar masing-masing untuk pencapaian dalam penurunan stunting.

“Setiap bicara persoalan stunting, kita tidak hanya sekedar bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Wonosobo, tetapi lebih jauh lagi adalah ini menyangkut kualitas hidup berkelanjutan, kualitas hidup berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Afif.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, merasa bersyukur atas penurunan angka stunting balita di Indonesia dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Dia berharap prestasi ini akan mendorong semangat untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditentukan. Ma’ruf Amin juga mendorong para pemimpin daerah untuk memprioritaskan program penurunan stunting dalam transisi pemerintahan.

Dana Fiskal Rp6,6 Miliar untuk Kabupaten Pemalang dan Kudus

Kabupaten Pemalang dan Kudus juga menerima dana fiskal sebesar Rp6,6 miliar per wilayah, selain Kabupaten Wonosobo. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk kepala desa di Pemalang, yang telah berusaha keras untuk mempercepat penurunan angka stunting. Ia berharap penghargaan ini akan memotivasi semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pemalang.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kita semua dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pemalang,” pungkasnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat bahwa angka stunting balita di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6%, turun dari 30,8% pada tahun 2018. Ma’ruf Amin menganggap ini sebagai hasil dari kerja sama bersama yang patut disyukuri. Lebih lanjut, ia berharap bahwa pencapaian ini akan menjadi dorongan untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri,” tutur Wapres.

Baca juga:  Lewat Festival Pendamping Beras, Mbak Ita Berharap Masyarakat Bisa Lebih Hemat dan Sehat

Wapres Ma’ruf Amin juga meminta kepada para pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta semua organisasi perangkat daerah, untuk terus mengawal pelaksanaan program penurunan stunting sebagai prioritas bersama. Ia menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah yang telah menerima insentif fiskal sebagai pengakuan atas keberhasilan mereka dalam menurunkan angka stunting dan berharap hal ini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk berkontribusi lebih baik lagi.

“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pungkasnya.

“Semoga menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukan tujuan akhir tetapi semoga menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih baik lagi,” tambahnya.