Selain arahan sebelumnya, Jaksa Agung juga dengan tegas menyoroti urgensi dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, keterbukaan yang sepenuhnya, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Jaksa Agung menegaskan bahwa penundaan dalam penyelesaian perkara, baik dalam bentuk apapun, bisa mengakibatkan kerusakan terhadap citra lembaga kejaksaan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaku kejahatan dan masyarakat pada umumnya.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Gelar FGD tentang Penanganan Aset Kripto dalam Perkara Pidana

Oleh karena itu, Jaksa Agung dengan tegas menyoroti urgensi dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, kecepatan dalam menanggapi perkara tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kemungkinan penundaan yang tidak diperlukan, dan dalam waktu yang sesuai memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kerangka tahun politik yang tengah berlangsung, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga secara tegas mengingatkan dan memberikan nasihat kepada Insan Adhyaksa (pegawai kejaksaan) untuk menjauhi keterlibatan dalam dunia politik. Dalam pandangan Jaksa Agung, kejaksaan harus menjalankan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai, stabil, dan kondusif di tengah gejolak politik yang mungkin terjadi. Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan lancar dan efisien.

Jaksa Agung menggarisbawahi bahwa menjauhi ranah politik adalah langkah yang sangat penting, sebab keterlibatan lembaga kejaksaan dalam politik dapat membahayakan independensinya dan memicu potensi konflik yang merugikan ketertiban dan keamanan publik. Oleh karena itu, pesan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa Kejaksaan menjalankan perannya dengan netralitas dan integritas yang tinggi selama periode tahun politik

Selanjutnya, dalam rangka kunjungannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga  memberikan pesan dan arahan yang signifikan mengenai pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan di antara seluruh pegawai kejaksaan. Dia menekankan bahwa kerja sama yang erat dan harmonis antara anggota lembaga merupakan fondasi yang vital dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga kejaksaan.

Baca Juga: Kapolrestabes Semarang Akui Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Mantan Mentan

Selain itu, Jaksa Agung sangat mempertimbangkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan harus memberikan manfaat yang nyata dan positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kejaksaan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum yang adil kepada semua warga negara. Proses penegakan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Oleh karena itu, pesan ini menjadi panggilan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di masyarakat.