SEMARANG (Pojokjateng.com) – Memasuki tahun 2024, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang diminta untuk mempercepat penanganan stunting. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menekankan hal ini ketika menghadiri penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2024 pada lima OPD di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten tersebut pada Rabu (3/1/2024). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama selain pelaksanaan berbagai program kegiatan fisik, termasuk infrastruktur jalan. Kedua hal ini harus dilaksanakan pada triwulan awal tahun agar peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lancar dan tidak memberatkan anggaran di akhir tahun.

Bupati menyatakan bahwa penanganan kasus stunting pada tahun 2023 telah mengalami perkembangan yang memuaskan. Kabupaten Semarang kini menempati peringkat kedua dalam jumlah kasus terendah di Jawa Tengah, meningkat dari posisi ketiga sebelumnya. Bupati berharap agar angka stunting terus dapat ditekan pada tahun ini.

“Peran dan fungsi posyandu agar terus ditingkatkan mutunya, agar tak muncul kasus stunting baru,” tegasnya.

Beliau menekankan pentingnya meningkatkan peran dan fungsi posyandu untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Terkait dengan pagu anggaran, Bupati menjelaskan bahwa pagu belanja DP3AKB mencapai Rp15,364 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp266,099 miliar, DPU sebesar Rp180,996 miliar, DPMPTSP sebesar Rp5,643 miliar, dan BKPSDM sebesar Rp8,222 miliar. BPBD memiliki pagu belanja Rp5,053 miliar, sementara Satpol PP dan Damkar memiliki pagu belanja sebesar Rp23,537 miliar.

Bupati juga meminta agar jajaran di kedua instansi tersebut bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi bencana alam pada tahun ini.

“Saya minta, jajaran di keduanya untuk bersiaga penuh mengantisipasi potensi bencana alam di tahun ini,” pungkasnya.