Brebes Rencanakan Pembahasan 13 Raperda untuk Perda 2024
Brebes Rencanakan Pembahasan 13 Raperda untuk Perda 2024

Brebes Rencanakan Pembahasan 13 Raperda untuk Perda 2024

BREBES (Pojokjateng.com) –  Sebanyak 13 rancangan peraturan daerah (raperda) direncanakan akan dibahas dan dijadikan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Brebes pada tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bapemperda DPRD) Kabupaten Brebes, Warsudi, dalam rapat paripurna yang membahas penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024 di gedung dewan setempat pada Rabu (15/11/2023).

Warsudi menjelaskan, dari 13 raperda yang akan dibahas pada tahun 2024, semuanya berasal dari eksekutif. Beberapa di antaranya termasuk Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perlindungan TKI serta Tenaga Kerja Lokal.

“Ada 13 raperda yang dibahas di tahun 2024 dan semuanya dari eksekutif,” kata Warsudi.

Baca juga: Pasokan Pangan di Jawa Tengah Tetap Aman di Tengah Tantangan El Nino

Dia menyatakan bahwa revisi RTRW menjadi topik menarik karena Perda RTRW sudah berlalu 5 tahun dan memerlukan penyempurnaan. Menurut Warsudi, ada 6 hingga 7 RTRW yang akan diubah, mencakup lahan produksi garam, status lahan hijau, dan lahan untuk pertanian dan industri.

Warsudi menegaskan bahwa revisi ini diharapkan memberikan manfaat bagi investor, karena lahan-lahan strategis yang selama ini tergolong sebagai lahan hijau dapat direalisasikan untuk pembangunan pabrik atau perusahaan.

“Ini menarik karena Perda RTRW sudah 5 tahun, sehingga boleh direvisi dan revisi ini yang kemudian banyak ditunggu oleh investor,” ungkapnya.

Selain raperda RTRW, DPRD Brebes juga berencana membahas regulasi tentang perlindungan migran dan tenaga kerja. Fokusnya adalah pada TKI asal Brebes yang bekerja di luar negeri, yang dianggap sebagai aset devisa negara, serta perlindungan tenaga kerja lokal.

“Yang jelas bila revisi dilakukan investor diuntungkan karena selama ini tanah-tanah yang strategis untuk pabrik atau perusahaan, masih menjadi lahan hijau. Sehingga belum bisa digunakan untuk pembangunan pabrik, atau sebaliknya lahan yang selama ini, ternyata tidak pas untuk pembangunan pabrik melainkan untuk lahan pertanian, sehingga harus dilakukan revisi,” jelas Warsudi.

Baca juga: Kejuaraaan Berkuda, Bupati Kendal Bakal Terus Kembangkan Olahraga di Kendal

Warsudi menambahkan bahwa di Kabupaten Brebes, yang menjadi daerah industri, akan diatur persentase tenaga kerja disabilitas, tenaga kerja perempuan, dan tenaga kerja laki-laki.

“Di mana Kabupaten Brebes jadi daerah industri, harus ada persentase tenaga kerja disabilitas, tenaga kerja Perempuan, dan tenaga kerja laki-laki,” pungkas Warsudi.

Penjabat Bupati Brebes, Urip Sihabudin, menyatakan bahwa realisasi raperda menjadi perda pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *