SEMARANG (Pojokjateng.com) – Bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran keluarga penerima manfaat dan pada gilirannya menstabilkan harga beras di pasar.

“Ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Manfaatkan beras ini, karena kualitasnya cukup baik. Kami harap tidak untuk dijual, tetapi dimanfaatkan untuk keluarga,” kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras, di Gudang Bulog Telukan, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (1/2/2024).

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Ia menekankan agar beras tersebut tidak dijual, melainkan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga.

Bantuan pangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian dari program Badan Pangan Nasional, dan sasaran penerima manfaatnya mencakup sekitar 3,5 juta keluarga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam konteks ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menjelaskan bahwa Pj Gubernur Jateng juga memiliki program bantuan pangan dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Provinsi Jawa Tengah. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan dari Badan Pangan Nasional.

Meskipun bantuan ini tidak bersifat rutin, namun Dyah menyebutkan bahwa bantuan Bapanas disalurkan setiap bulan sebanyak 10 kg. Selain beras, bantuan juga mencakup komoditas lain seperti mi mocaf, sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan.

Dyah menyoroti bahwa cadangan pangan Pemprov Jateng pada awal Januari 2024 mencapai sekitar 300 ton setara beras, dengan sekitar 62 ton sudah disalurkan pada bulan yang sama. Cadangan ini disediakan khusus untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang belum ter-cover oleh bantuan pemerintah pusat, serta untuk menghadapi kondisi darurat dan inflasi.

“Memang secara bekala, tidak rutin. Kalau ini (bantuan Bapanas) rutin per bulan 10 kg. Kami juga sama 10 kg, tetapi tidak rutin karena memang cadangan pangan terbatas,” katanya, saat ikut Pj Gubernur Jateng mendampingi Presiden di Gudang Bulog Telukan.

Terlebih lagi, bantuan pangan dari Pemprov Jateng tidak hanya terbatas pada beras, melainkan juga mencakup produk lokal seperti mi mocaf, yang dihasilkan dari bahan baku singkong, jagung, dan porang. Hal ini sebagai upaya untuk memperkenalkan variasi pangan lokal kepada masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pangan di tingkat lokal.

“Jadi ada beras, ya ada pangan lokal. Maksudnya supaya masyarakat mengenal, bahwa kita juga punya produksi mi yang tidak bergantung dari impor terigu, tapi tepung singkong produksi kita sendiri, dan jauh lebih sehat,” katanya.